Metro – Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Metro Rama Muda S. Raya kritik soal Rancangan Undang-undang Omnibus Law , Rabu (19/2/2020).
Isi dari Omnibus Law bertentangan dengan prinsip kerakyatan yang kerap ditonjolkan rezim. Ia menjelaskan, Pasal 170 Ayat (1) RUU Omnibus Law Ciptaker menyatakan bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-undang yang tidak diubah dalam Undang-undang ini.
Kemudian dalam ayat (2) diperjelas bahwa perubahan ketentuan itu diatur dengan PP. Ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan Pimpinan DPR RI terkait perubahan itu.
“Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara hirarki PP berada di bawah UU. Konsekuensinya, aturan yang ada di bawah tak bisa mengubah yang ada di atasnya,” papar Rama.
Selain dari perubahaan definisi hubungan kerja yang semakin menunjukan relasi kuasa, diatur juga penghapusan cuti haid, perluasan outsourcing, aturan pelaksanaan PHK yang dipermudah, perubahan jumlah pesangon, penghapusan uang penghargaan masa kerja, penambahan waktu kerja, pertambahan jam lembur, hingga diketatkannya aturan mengenai mogok kerja.
Semuanya berdampak pada penurunan kualitas perlindungan dan kesejahteraan pekerja, semua sistem ketatanegaraan sudah keropos digerogoti oleh kelompok berdasi yang paling sering teriak ‘Pancasilais’ pungkasnya.
Ia juga mengkritik sikap Wakil rakyat yang seakan tidak berdaya menindaklanjuti keinginan pemerintah terkait UU ini. Menurut dia, parlemen sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya.
“Semua retorika dan pencitraan kerakyatan hanya omong kosong dan pembohongan publik”.
Ia juga menegaskan agar UU ini dapat di bahas kembali yang pro kepada rakyat, menurut iya sebelum disahkan.
Publish: Redaksi
