LAMPUNG UTARA- Apa yang telah di berikan pemerintah kabupaten tentunya dapat mengurangi keluh kesah bagi masyarakat kurang mampu dan miskin yang terdampak Covid-19, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) berkomitmen dalam pelaksanaan program bantuan terdampak langsung Covid-19 khususnya dalam bentuk tunai.
Hal tersebut diungkapkan Plt Bupati Lampura Budi Utomo, SE., MM., Ketika memberikan bantuan bagi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 di Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Selasa (02/06/2020).
Lebih lanjut Budi Utomo mengatakan, di beberapa daerah terindikasi ada permainan ditingkat bawah sehingga tidak sesuai dengan peruntukkannya, untuk itulah pihaknya tidak akan bermain-main bila ada jajarannya kedapatan melakukan sebuah permainan dalam penyaluran bantuan ini, sehingga program yang seharusnya dapat dirasakan dan diterima oleh menyasarakat yang kurang mampu tidak diterima bagi yang berhak menerimanya, untuk itulah saya meminta kepada Inspektorat dapat mengawal hal ini, tegas Budi Utomo.
“Sejauh ini informasi itu sudah masuk, ada beberapa rekan kepala daerah yang bercerita mengenai program bantuan langsung tunai, mulai dari BLT Kemensos maupun berasal dari dana desa bagi penanggulangan covid-19, tidak ada main-main dengan realisasi bantuan pemerintah apalagi bentuknya tunai”, tambahnya.
Menurutnya bila sampai ditemukan indikasi permainan dalam menentukan penerima hal itu bukan mencoreng nama pemerintah daerah, melainkan juga suatu perbuatan yang tak bisa dimaafkan, sehingga harus dilakukan pengawalan, karena ini masih dapat terjadi dilapangan, tandasnya.
“Sekali lagi saya minta tolong diperhatikan pasang telingan dan mata, bila perlu libatkan langsung aparat hukum dalam mengawal proses dilapangan”, pungkasnya.
Sementara dikesempatan yang sama Pj Sekdakab Lampura Sofiyan memaparka dalam realisasi kali ini ada 4 kelurahan yang akan menerima bantuan bagi warga terdampak covid-19 yakni, Kelurahan Kotaalam, Tanjung Senang, Tanjung Aman, dan Tanjung Harapan, dengan jumlah sasaran 12.621 keluarga penerima KPN untuk 3 bulan, dengan jumlah total beras 379 ton mulai bulan Mei-Juli secara bertahap, jelas Plt Bupati.
“Untuk saat ini baru sebatas itu yang dapat dibagikan, dan kelapa tujuh akan berlanjut pada tahap selanjutnya karena stok di Bulog tidak memenuhi, “imbuhnya.
Untuk pendataan sendiridimulai dari tingkat bawah mulai dari Rt, Rw kelurahan sampai ke kabupaten, seperti apa yang diarahkan Plt Bupati, bila ini ada ketimpangan berarti asalnya dari bawah, jadi jangan main-main, akan kita kawal sampai ke meja hijau bila sampai terjadi permainan, tandasnya. (YR)
