LIWA– Monitorekspres.com. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sekaligus mengokohkan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung sebagai Regional Chief Economist (RCE), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung dan Bupati Lampung Barat menandatangani kesepakatan kerjasama penyatuan informasi data keuangan pusat dan daerah.
”Kami bersyukur dapat hadir pada momentum penting ini, sesuai arahan Presiden Jokowi untuk menjalin kerjasama dengan seluruh Kepala Daerah di Indonesia dalam membangun pusat informasi data keuangan, baik yang dikelola melalui APBN maupun APBD,” papar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung M.Dody Fachrudin dalam sambutannya.
Acara yang dihelat di Rumah Dinas Bupati Lampung Barat kemarin (28/07), berjalan dengan akrab. Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus didampingi jajarannya, menyambut baik penandatanganan MoU tersebut.
“Terima kasih atas kepercayaannya kepada Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu pilot project pendataan dan pelaporan keuangan. Semoga Lampung Barat bisa menjadi contoh bahwa dengan adanya keterbukaan dari sistem manajemen keuangan dapat menjadi bagus dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.” Ungkap Parosil.
Untuk diketahui bersama bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merupakan Pemda pertama di lingkup Provinsi Lampung yang menjalin kerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Kerjasama yang digagas ini meliputi pertukaran data keuangan daerah yang dikelola oleh Pemda dan alokasi APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada Pemda Lampung Barat. Bahkan kerjasama tidak sebatas pertukaran data saja, namun juga meliputi konsultasi, asistensi dan penyusunan pelaporan keuangan, yang akan diberikan oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung kepada jajaran Pemda Lampung Barat.
“Pemda Kabupaten Lampung Barat merupakan Pemda yang paling siap baik dari segi administrasi maupun komunikasi. MoU yang kita tandatangani hari ini juga tidak sebatas tukar data, tapi juga kami siap memberikan konsultasi, asistensi dan pelaporan pengelolaan APBN khusus lingkup Pemda Lampung Barat.” pungkas Dody
Akhir welcome speech, Parosil menegaskan bahwa jajarannya siap bekerjasama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Lampung Barat lebih baik.
“Kepercayaan ini, akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya” tutupnya. Pelaksanaan MoU pertukaran data keuangan dengan Pemda di Lampung, akan mengokohkan peran Kanwil DJPb Provinsi Lampung sebagai Regional Chief Economist yang mampu memberikan berbagai masukan, saran dan rekomendasi pengelolaan keuangan pada seluruh Kepala Daerah di Provinsi Lampung. Harapannya, pengelolaan keuangan daerah, dapat lebih terarah dan memberikan dampak bagi kemajuan perekonomian lokal.
Untuk diketahui bersama bahwa Kanwil DJPb Provinsi Lampung melakukan berbagai kajian dan analisa pengelolaan keuangan APBN dan APBD, yang dapat digunakan sebagai salah satu informasi dalam pengambilan kebijakan seluruh Kepala Daerah di Lampung. Semua berharap, kerjasama ini dapat dilaksanakan dengan Pemda lain di Provinsi Lampung, demi mewujudkan lampung Berjaya. (Red)
