Pringsewu//Monitor ekspres.com – Nova Handra Ketua umum L@pak (lembaga pemantau kebijakan publik) soroti adanya dugaan mark up anggaran Dana Desa di Pekon panutan kecamatan pagelaran. dipelajari dari telisik dugaan, KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) Dana Desa DD tahun anggaran 2022-2024 di desa panutan kecamatan pagelaran kabupaten Pringsewu yang mulai viral dalam pemberitaan dari beberapa media online.Dimana dari salah satu pekon yang ada dikecamatan pagelaran yaitu desa panutan diduga keras mark up anggaran Dana Desa tahun 2022-2024.
Pasalnya Anggaran DD yang di kelola oleh bapak kepala pekon panutan kecamatan pagelaran diduga keras ada mark up dalam pengelolaan dilapangan.
Demi bongkar KKN tersebut Ketua umum L@pak( lembaga pemantau kebijakan publik) kecam keras tindakan agus tari kepala pekon panutan kecamatan Pagelaran karena diduga tidak profesional dalam mengelola keuangan negara untuk rakyat.
Dari 22 pekon diantaranya yang terendus aroma KKN ialah Pekon
panutan di tahun 2022-2024.
pekon panutan merealisasikan anggaran DD tahun 2022-2024.
Tahun 2022*
Pembuatan Poster Baliho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga, dll Rp 3.000.000
Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 10.713.000
Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 9.000.000
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 24.000.000
Penyertaan Modal Rp 75.000.000
*Tahun 2023*
Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 5.250.000
Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 9.000.000
Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 10.723.000
Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 46.116.000
Pembuatan Poster Baliho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga Rp 47.725.000
Penyertaan Modal Rp 70.000.000
*Tahun 2024*
Pembuatan Jaringan instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 20.472.000
Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 5.000.000
Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 4.500.000
Pembuatan Poster Baliho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga Rp 21.804.000
Penyertaan Modal Rp 15.000.000
Dijelaskan Budiharto selaku kadus pekon Panutan kecamatan Pagelaran,saat ditemui dikediamannya untuk Anggaran pembuatan poster Baliho direalisasikan pembuatan 1 pcs baliho, yang dipasang dibalai pekon setiap tahunnya. Serta Anggaran Pembutan Jaringan Instalasi Komunikasi, direalisasikan pembayaran wifi setiap bulan.
Yang lebih tahu untuk nominal pembayaran wifi perbulan dan pembuatan poster Baliho 1 pcsnya, tanya saja ke Kaur Perencana”ujarnya.
Ditanyakan kepada masyarakat setempat, pekon Panutan kecamatan Pagelaran untuk pemakaian wifi,warga sekitar perbulanya membayar kurang lebih Rp.200.000,-.
Kalau pembuatan poster Baliho seperti yang terpasang dibalai pekon kami,perkirakan paling mahal Rp.250.000″ucapnya.
Satriono selaku ketua BumDes pekon Panutan, kecamatan Pagelaran menerangkan bahwa beliau ketua BumDes yang baru,meneruskan usaha yang sudah berjalan sejak dulu yaitu air isi ulang. Pada tahun 2023 menerima bantuan dari pihak pekon melalui transfer rekening sebesar Rp.12.800.000,- untuk perbaikan jika ada kerusakan.
Pada tahun 2024 menerima bantuan kembali melalui transfer rekening Rp. 15.000.000,-.
Usaha BUMdes dipekon Panutan kecamatan Pagelaran hanya berjalan usaha Air isi ulang
saja,untuk semua usaha yang di persiapkan seperti mesin Air isi ulang dan galon 700 pcs 1 Pcs harga galon Rp 38.000,- itu pun sebelum saya meneruskan usaha tersebut.
Setiap orang dengan sengaja melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di ancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lambat lama 20 (dua puluh) tahun penjara.
Ketua umum L@pak (lembaga pemantau kebijakan publik)Nova Handra saat dijumpai oleh awak media ini (11 Augustus 2025) dirinya mengatakan,”kalau saya selaku ketua umum L@pak meminta kepada APH pringsewu, untuk Turun Dan mengecek anggaran DD tahun 2022-2024
yang diduga markup Oleh agus tari kepala pekon panutan yang diberitakan oleh beberapa awak media beberapa Hari yang lalu.Dalam waktu dekat ini, saya dan rekan-rekan LSM dan media lainnya akan mendatangi kantor pekon panutan untuk mengkroscek anggaran dana tersebut. Jika terbukti anggaran tersebut di markup maka saya dan rekan -rekan lainnya akan melaporkan ke kejati Lampung, karena dalam beberapa Tahun sudah berapa kali para awak media memberitakan Pekon tersebut terkait banyaknya dugaan anggaran dana desa yang di markup oleh Kepala Pekon tersebut tetapi sampai saat belum ada yang melaporkan ke APH kabupaten Pringsewu maupun APH bandar lampung Menurut kepala pekon panutan Agus tari saat dijumpai awak media dikediaman nya hendak kelaripikasi terkait pemberitaan tersebut dirinya mengatakan masalah pemberitaan silahkan dilanjut saja saya juga punya ponakan dikejaksaan (layak nya terkesan kebal hukum)Oleh karena itu saya dan rekan rekan akan menindaklanjuti ke APH untuk memberikan efek jera,”pungkasnya.(Red)
