JEMBER//Monitor ekspres.com – Aktivitas ilegal yang diduga dilakukan kelompok massa yang dimotori Sekti kembali terjadi di areal lahan HGU PTPN I Regional 5, MKSO Kebun Mumbul, Afdeling Mrawan, Kabupaten Jember, Senin (09/11/2026).
Peristiwa ini menambah panjang daftar dugaan penyerobotan dan penguasaan lahan perkebunan yang disebut-sebut melibatkan kelompok yang sama. Terulangnya kejadian tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengamanan aset negara serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani konflik lahan perkebunan.
Menurut informasi yang dihimpun, aktivitas kelompok tersebut bukan kali pertama terjadi. Bahkan, dalam rangkaian kejadian sebelumnya, disebut telah terjadi insiden yang mengakibatkan pekerja pihak perkebunan mengalami luka-luka. Situasi ini tentu tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Ketika tindakan serupa terus berulang dan berpotensi menimbulkan korban, negara harus hadir memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta jaminan keamanan bagi seluruh pihak yang beraktivitas di lingkungan perkebunan.
Dampak dari situasi tersebut mulai dirasakan para pekerja perkebunan. Rasa takut dan kekhawatiran terhadap keselamatan diri menjadi persoalan serius karena mereka harus menjalankan pekerjaan di tengah situasi yang dinilai tidak kondusif. Jika pekerja merasa terancam ketika menjalankan tugasnya, maka persoalan ini bukan lagi sekadar sengketa penguasaan lahan, melainkan sudah menyangkut perlindungan tenaga kerja, keamanan lingkungan kerja, dan keberlangsungan operasional perusahaan milik negara.
Sorotan juga mengarah pada dugaan lemahnya penanganan persoalan serupa di areal PTPN I Regional 5 Afdeling Dampar, Kebun Glantangan. Apabila dugaan pembiaran oleh manajemen kebun dan penanganan perkara yang dinilai belum tegas serta transparan benar terjadi, kondisi tersebut patut dievaluasi secara menyeluruh. Sebab, tidak boleh muncul kesan bahwa penguasaan lahan HGU secara sepihak dapat terus berlangsung tanpa penyelesaian hukum yang jelas. Perkembangan situasi di Kebun Mumbul pun menjadi alarm bahwa persoalan pengamanan aset perkebunan di wilayah Jember membutuhkan perhatian serius.
Dari sisi hukum, dugaan penguasaan atau pendudukan lahan perkebunan tanpa hak perlu diuji berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah, terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan mengatur larangan serta ketentuan pidana terkait penguasaan lahan perkebunan secara tidak sah. Selain itu, apabila ditemukan unsur memasuki pekarangan tertutup secara melawan hukum, Pasal 257 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat menjadi salah satu ketentuan yang diuji. Apabila terdapat kekerasan atau penganiayaan, penyidik juga harus menguji ketentuan pidana yang relevan berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan.
Atas kondisi tersebut, Polres Jember didesak memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan laporan maupun penanganan peristiwa yang berulang di kawasan perkebunan tersebut. Aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, mengamankan bukti, meminta keterangan saksi, serta menelusuri kemungkinan adanya tindakan intimidasi dan kekerasan. Manajemen PTPN I Regional 5 juga harus bertanggung jawab memperkuat pengamanan aset HGU dan menjamin keselamatan pekerja. Transparansi penanganan perkara menjadi penting agar tidak muncul dugaan adanya pembiaran ataupun perlakuan hukum yang berbeda terhadap pihak-pihak yang berkonflik.
Publik kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar pernyataan atau imbauan. Jika dugaan penyerobotan lahan terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas, maka kepercayaan masyarakat terhadap pengamanan aset negara dan penegakan hukum dapat semakin tergerus. Negara tidak boleh kalah oleh tindakan yang melanggar hukum, tetapi penyelesaian juga wajib dilakukan secara profesional, proporsional, berdasarkan bukti, dan tanpa mengabaikan hak masyarakat. Pihak kelompok yang disebut dalam pemberitaan, termasuk Sekti, manajemen PTPN I Regional 5, serta Polres Jember, perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
ASET NEGARA HARUS DILINDUNGI, PEKERJA HARUS MERASA AMAN, DAN HUKUM HARUS DITEGAKKAN TANPA PANDANG BULU.(Red)
