METRO//Monitor ekspres.com – Dulu Kota Metro dibanggakan sebagai kota pendidikan, kota jasa, dan kota yang nyaman untuk ditinggali. Kota kecil dengan wajah yang teduh, masyarakat yang ramah, serta pelayanan publik yang perlahan terus berkembang.
Namun hari ini, di balik slogan-slogan pembangunan yang terus digaungkan, terdengar suara lain yang jauh lebih jujur, yaitu suara masyarakat yang mulai bertanya, “Sebenarnya Metro ini sedang dibawa ke mana?”
Kata kata sulit untuk saat ini diucapkan disetiap kalangan media berarti merana. Kata itu mungkin terdengar keras, tetapi itulah ungkapan yang belakangan semakin sering muncul dalam percakapan warga. Bukan karena masyarakat membenci kotanya sendiri, melainkan karena mereka merasa banyak persoalan yang berjalan terlalu lambat untuk diselesaikan, sementara kebutuhan hidup terus bergerak semakin cepat.
Jalan yang rusak masih dijumpai di sejumlah ruas. Drainase yang tidak optimal masih memunculkan genangan ketika hujan turun. Lampu penerangan yang padam di beberapa titik membuat warga merasa tidak nyaman saat malam hari.
Persoalan sampah bahkan sempat menjadi perhatian pemerintah pusat hingga mendorong percepatan pembenahan TPAS Karangrejo. Semua itu bukan sekadar daftar pekerjaan rumah pemerintah, tetapi kenyataan yang setiap hari dirasakan masyarakat.
Ironisnya, ketika keluhan itu disampaikan, tidak sedikit warga yang merasa suaranya hanya menjadi gema. Aspirasi datang silih berganti, tetapi respons yang diterima sering kali dianggap belum secepat persoalan yang muncul. Akibatnya, kepercayaan publik perlahan diuji, bukan karena masyarakat tidak sabar, melainkan karena mereka ingin melihat perubahan yang nyata.
Lebih menyedihkan lagi, kegelisahan itu tidak berhenti pada persoalan infrastruktur. Banyak anak muda Metro yang menyelesaikan pendidikan dengan harapan memperoleh pekerjaan di kota sendiri. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus meninggalkan kampung halaman untuk mencari penghidupan di daerah lain. Kota yang dikenal sebagai kota pendidikan justru masih menghadapi tantangan dalam menyediakan kesempatan kerja yang memadai.
Pelaku UMKM juga merasakan tekanan. Mereka tidak hanya berhadapan dengan daya beli masyarakat yang fluktuatif, tetapi juga berharap adanya kebijakan yang benar-benar memudahkan usaha kecil berkembang. Mereka membutuhkan pasar yang hidup, bukan sekadar acara seremonial yang sesaat.
Di sisi lain, masyarakat tentu memahami bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran. Namun justru karena anggaran terbatas, setiap rupiah APBD harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak. Warga akan lebih mudah menerima keterbatasan jika mereka melihat adanya skala prioritas yang jelas dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung.
Yang paling dikhawatirkan bukanlah lambatnya pembangunan, melainkan ketika pemerintah mulai kehilangan kepekaan terhadap suara masyarakat. Sebab sebuah kota tidak dibangun hanya dengan proyek fisik, tetapi juga dengan kepercayaan publik. Ketika komunikasi melemah, jarak antara pemerintah dan rakyat akan semakin lebar.
Pemerintah tentu telah melakukan berbagai program pembangunan. Banyak capaian yang patut diapresiasi. Namun keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari apa yang telah dikerjakan, melainkan juga dari persoalan yang masih dirasakan warga setiap hari. Kritik terhadap kekurangan tidak menghapus penghargaan atas keberhasilan, keduanya harus berjalan seimbang agar evaluasi tetap objektif.
Masyarakat Metro sesungguhnya tidak menuntut hal yang muluk. Mereka hanya ingin jalan yang layak dilalui, drainase yang berfungsi, lingkungan yang bersih, pelayanan yang cepat, lapangan kerja yang bertambah, dan pemerintah yang hadir ketika rakyat mengeluh. Harapan-harapan itu bukan kemewahan. Itu adalah hak dasar warga yang semestinya menjadi prioritas pembangunan.
Hidup saro bukan hanya tentang kesulitan ekonomi. Hidup saro adalah ketika masyarakat merasa harapan mereka berjalan lebih lambat daripada janji perubahan. Ketika mereka melihat potensi kota begitu besar, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Kota Metro tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengevaluasi kebijakan, menyusun prioritas yang tepat, memperkuat transparansi, dan membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat. Kritik tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai cermin untuk melihat bagian mana yang masih perlu diperbaiki.
Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pidato yang indah. Mereka membutuhkan bukti. Aspal yang mulus lebih bermakna daripada spanduk pembangunan. Drainase yang berfungsi lebih menenangkan daripada slogan. Lapangan pekerjaan lebih membahagiakan daripada seremoni dengan teriakan Metro Bahagia. Dan pemerintah yang mau mendengar akan selalu lebih dihormati daripada pemerintah yang hanya ingin didengar ketidakmampuannya.
Karena jika berbagai persoalan mendasar terus berulang tanpa penyelesaian yang dirasakan masyarakat, maka istilah Hidup Saro di Kota Metro akan terus menjadi bisik-bisik di warung kopi, perbincangan di media sosial, hingga keluhan yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Sebuah kota yang memiliki potensi besar tentu tidak layak dikenang dengan satu kata, yaitu saro.
Oleh: Arwansyah (Sekertaris GWI Kota Metro)
