Metro//Monitor ekspres.com – Proyek penataan dan peningkatan infrastruktur di UPTD SD Negeri 3 Metro Selatan kini tengah menjadi sorotan. Program nasional dari Direktorat Jenderal PAUDDASMEN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI yang menelan anggaran Rp560.074.344,32 dari APBN TA 2026 tersebut, diindikasikan menggunakan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis (bestek).Kamis (29/10/2026).
Berdasarkan pantauan langsung tim media di lokasi, ditemukan adanya dugaan manipulasi material pada komponen krusial bangunan. Tulangan rangka hollow untuk plafon yang dipasang diduga menyimpang dari standar aman, di mana pekerja terpantau hanya menggunakan hollow berukuran 2×4 cm. Tak hanya itu, ketebalan material atap yang diaplikasikan pada ruang belajar tersebut juga memicu tanda tanya besar karena hanya menggunakan ketebalan 0,25 mm.
Penyimpangan ukuran material ini dikhawatirkan sengaja dilakukan demi menekan biaya (memangkas anggaran) demi keuntungan oknum tertentu. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi fatal terhadap daya tahan bangunan serta keselamatan para siswa dan guru yang nantinya beraktivitas di bawah atap tersebut.
Sorotan tajam tidak hanya mengarah pada dugaan “sunat” spesifikasi material. Sistem pengerjaan proyek yang diklaim berbasis Swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) juga menyisakan kejanggalan.
Secara aturan, skema swakelola seharusnya mengutamakan prinsip padat karya dengan memberdayakan masyarakat atau lingkungan sekolah setempat. Namun faktanya, proyek bernilai ratusan juta ini justru memakai tenaga kerja “borongan” dari luar wilayah kecamatan.
“Kami bukan warga sini, kami warga Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat. Di sini kami khusus mengerjakan bagian atap dan plafon saja. Habis beres dari sekolah ini, kami langsung lanjut kerja ke sekolah lain,” ungkap salah seorang pekerja di lokasi secara blak-blakan.
Pengakuan pekerja tersebut semakin memperkuat dugaan adanya praktik “sub-kontrak” terselubung atau pengondisian paket proyek oleh pihak ketiga, yang jelas mencederai esensi pembentukan P2SP.
Sebagai informasi, kucuran dana APBN murni sebesar Rp560 juta lebih ini dialokasikan ke dalam dua sektor utama yang dikerjakan secara paralel selama 120 hari kalender (September – Desember 2026):
1. Pembangunan Fisik & Sanitasi (Rp410.074.344,32): Khusus untuk merevitalisasi 3 Ruang Kelas, 2 Unit Toilet, 1 Ruang Perpustakaan, dan 1 Ruang UKS.
2. Penataan Lingkungan Sekolah (Rp100.000.000,00): Khusus perbaikan infrastruktur pendukung seperti pengecatan pagar, sanitasi, dan pemasangan paving blok.
Dengan besarnya anggaran negara yang digelontorkan, publik kini mendesak pihak Dinas Pendidikan Kota Metro, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun ke lapangan melakukan audit fisik. Pengawasan ketat diperlukan agar program prioritas pusat ini tidak dijadikan ajang bancakan yang merugikan keuangan negara dan mengorbankan kualitas pendidikan anak bangsa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Sekolah selaku penanggung jawab UPTD maupun Ketua P2SP SDN 3 Metro Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait temuan janggal di lapangan tersebut.(Tim)
