Metro//Monitor ekspres.com – Kemacetan panjang di kawasan SPBU Yosodadi, Kota Metro, menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius dan tindakan nyata dari pihak berwenang. Ketua DPD Provinsi Gerakan Pemuda Berkarya, Rozi, secara tegas mendesak Pemkot Metro, Ketua DPRD Kota Metro dan Kapolres Metro agar segera turun tangan mengatasi kemacetan yang dinilai semakin mengganggu aktivitas masyarakat.
Menurut Rozi, kemacetan terjadi mulai dari kawasan PB hingga SPBU Yosodadi, termasuk di sekitar Rumah Makan 21. Antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan menyulitkan masyarakat yang melintas di kawasan tersebut.
Ia menyoroti dugaan praktik pengisian BBM dalam jumlah besar yang dikenal masyarakat sebagai mengecor BBM, apabila tidak diawasi dengan baik, dikhawatirkan dapat mengganggu ketertiban pengisian BBM serta memperparah kemacetan di jalan umum.
“Kami meminta dengan tegas kepada Pemerintah Kota Metro,Ibu Ketua DPRD Kota Metro selaku wakil rakyat dan Bapak Kapolres Metro agar segera bertindak. Kemacetan ini sudah sangat mengganggu masyarakat. Warga yang ingin beraktivitas, bepergian, bahkan sekadar mengisi BBM untuk kebutuhan sendiri, justru harus menghadapi antrean panjang,” tegas Rozi.Sabtu (17/10/2026).
Rozi menilai, persoalan kemacetan tersebut tidak cukup hanya menjadi bahan pembicaraan atau perhatian sesaat. Diperlukan langkah konkret melalui pengecekan langsung di lapangan, pengaturan lalu lintas, serta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam aktivitas pengisian dan distribusi BBM.
Sebagai Ketua, ia juga mengingatkan bahwa jalan umum adalah milik bersama, bukan ruang yang boleh dikuasai oleh kepentingan segelintir orang hingga masyarakat luas kehilangan kenyamanan.
“Jangan sampai masyarakat harus terus bersabar menghadapi kemacetan setiap hari, sementara penyelesaiannya tidak kunjung terlihat. Kami berharap pemerintah setempat, DPRD dan Polres Metro benar-benar hadir menjawab persoalan ini, bukan sekadar menunggu keluhan semakin ramai,” ujarnya.
Dalam menyampaikan kritiknya, Rozi mengingatkan bahwa yang dibutuhkan masyarakat bukan banyaknya pembicaraan tentang persoalan ini, melainkan tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung.
“Jangan sampai masyarakat kecil terus diminta tertib, sementara persoalan yang mengganggu kepentingan umum tidak segera ditangani secara tegas. Ketertiban seharusnya berlaku bagi semua pihak tanpa terkecuali,” pungkasnya.
Ia berharap aparat berwenang memeriksa kondisi tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri dugaan praktik pengisian BBM untuk diperjualbelikan kembali apabila terdapat indikasi pelanggaran.
“Jangan sampai yang mengejar keuntungan merasa diuntungkan, sedangkan masyarakat yang hanya ingin mengisi BBM untuk kebutuhan sehari-hari justru menjadi korban keadaan. Jangan sampai kepentingan segelintir pihak mengalahkan kepentingan orang banyak,” tegasnya.
Rozi juga mengingatkan bahwa dalam pelayanan publik, kepentingan masyarakat luas harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ia berharap pengelola SPBU, aparat kepolisian, dan instansi terkait dapat berkoordinasi untuk menata antrean serta mencegah kendaraan menghambat akses jalan umum.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga masyarakat menganggap keluhannya tidak mendapatkan perhatian, karena kritik yang disampaikannya merupakan bentuk kepedulian terhadap warga Yosodadi dan pengguna jalan lainnya.
Untuk itu, ia berharap pihak terkait tidak memandang persoalan ini sebagai keluhan biasa, melainkan sebagai masalah ketertiban umum yang membutuhkan penanganan segera.(Red)
