Monitor Ekspres
Headline Metro

SPBU Yosodadi Kembali Meresahkan Tuai Kemacetan, Rozi Fernando Desak APH Bongkar Dugaan Mafia BBM serta Tertibkan Kendaraan

Metro//Monitor ekspres.com – Kondisi kemacetan di kawasan SPBU Yosodadi, Kota Metro, kian menuai sorotan. Persoalan yang terus mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat tersebut dinilai tidak boleh lagi dibiarkan tanpa penyelesaian. Ketua DPD Provinsi Gerakan Pemuda Berkarya (GPB), Rozi, secara tegas mendesak Ketua DPRD Kota Metro, Kapolres Metro, hingga Kapolda Lampung untuk segera turun tangan dan mengambil langkah konkret.

Menurut Rozi, kemacetan terjadi di ruas jalan mulai dari kawasan RS Islam Kota Metro, sepanjang wilayah Kelurahan Yosodadi, hingga SPBU Yosodadi. Antrean kendaraan yang mengular untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan menghambat mobilitas masyarakat.

Oplus_131072

Ironisnya, kemacetan tersebut tidak hanya berdampak terhadap pengguna jalan, tetapi juga berpotensi menghambat akses pelayanan kesehatan. Pasien yang hendak menuju RS Islam Kota Metro, keluarga pasien, hingga kendaraan ambulans yang membutuhkan akses cepat menuju rumah sakit dapat terdampak akibat kepadatan kendaraan di sepanjang jalur tersebut.

Rozi menilai, kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan lalu lintas biasa. Sebab, ketika akses menuju fasilitas kesehatan ikut terganggu, persoalannya telah menyangkut keselamatan dan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat.

“Bayangkan jika ada pasien dalam kondisi darurat yang harus segera dibawa ke rumah sakit, tetapi akses jalan justru terhambat kemacetan. Bagaimana jika ambulans membutuhkan akses cepat? Ini bukan persoalan sepele. Jangan sampai keselamatan masyarakat dipertaruhkan hanya karena persoalan kemacetan yang tidak kunjung ditangani,” tegas Rozi, Minggu (15/11/2026).

Oplus_131072

Ia menegaskan, salah satu persoalan yang perlu segera ditertibkan adalah keberadaan kendaraan besar jenis dam truk, yang diduga turut menjadi salah satu faktor penyebab dan memperparah kemacetan di kawasan tersebut.

Menurutnya, aktivitas kendaraan berat di tengah kepadatan lalu lintas harus menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Polres Metro bersama Polda Lampung diminta melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas kendaraan tersebut, termasuk kelengkapan administrasi, kelayakan kendaraan, kepatuhan terhadap ketentuan lalu lintas, serta kemungkinan pelanggaran jam operasional apabila terdapat aturan yang mengaturnya.

“Kami meminta Polres Metro dan Polda Lampung jangan hanya berdiri sebagai penonton. Turun langsung ke lapangan, periksa kendaraan dam truk yang diduga menjadi salah satu penyebab kemacetan. Jika terbukti melanggar, lakukan penindakan tegas. Jangan biarkan aktivitas kendaraan tertentu mengorbankan kepentingan masyarakat banyak,” ujarnya.

Selain persoalan kendaraan dam truk, Rozi juga menyoroti dugaan praktik pengisian BBM dalam jumlah besar atau yang dikenal masyarakat sebagai aktivitas mengecor BBM. Ia meminta aparat tidak hanya berfokus pada antrean kendaraan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya jaringan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi yang beroperasi di balik aktivitas pengisian tersebut.

Menurutnya, praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, apabila terbukti terjadi, bukan sekadar persoalan antrean panjang. Hal itu merupakan persoalan hukum yang berpotensi merugikan negara sekaligus merampas hak masyarakat yang seharusnya menerima BBM sesuai peruntukannya.

Rozi mendesak Polres Metro dan Polda Lampung berkoordinasi dengan BPH Migas serta instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pola pengisian BBM, kendaraan yang digunakan, frekuensi pembelian, penggunaan barcode, hingga dugaan keterlibatan oknum apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Ia juga meminta aparat mengusut kemungkinan adanya praktik penimbunan, pengangkutan, maupun penjualan kembali BBM bersubsidi secara ilegal. Penanganan tidak boleh berhenti pada pengemudi atau pelaku lapangan apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya jaringan yang lebih luas.

“Kalau memang ada praktik mafia BBM, bongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya menindak orang yang berada di lapangan, tetapi telusuri siapa yang mengendalikan, siapa yang menikmati keuntungan, dan apakah ada pihak lain yang terlibat. Kami meminta Polda Lampung dan Polres Metro serius mengusutnya. Jangan ada pembiaran dan jangan ada tebang pilih,” tegasnya.

Rozi mengingatkan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar bagi pihak yang terbukti menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.

Karena itu, ia meminta aparat kepolisian menggunakan kewenangan penegakan hukum secara maksimal apabila ditemukan unsur tindak pidana dalam aktivitas distribusi maupun pengangkutan BBM.

“Jangan sampai aturan hukum hanya menjadi tulisan di atas kertas. Jika ditemukan penyalahgunaan BBM subsidi, proses sesuai ketentuan hukum. Aparat harus berani bertindak. BBM bersubsidi adalah hak masyarakat yang berhak menerima, bukan komoditas untuk dipermainkan demi keuntungan kelompok tertentu,” katanya.

Rozi juga secara khusus meminta Ketua DPRD Kota Metro tidak tinggal diam. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan representasi kepentingan masyarakat, DPRD diharapkan segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pengelola SPBU dan instansi teknis, untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong penyelesaian persoalan tersebut.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak seharusnya terus menjadi korban dari persoalan yang semestinya dapat ditangani melalui koordinasi, pengawasan, dan penegakan aturan.

“Jangan hanya masyarakat kecil yang dituntut tertib. Aparat juga harus berani menertibkan siapa pun yang terbukti melanggar. Jalan umum bukan milik pribadi atau kelompok tertentu. Begitu pula BBM bersubsidi, bukan untuk dikuasai oleh pihak yang mencari keuntungan dengan cara melanggar ketentuan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rozi meminta agar penanganan kemacetan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penertiban kendaraan dam truk, pengawasan aktivitas pengisian BBM, pengaturan antrean SPBU, hingga memastikan akses menuju RS Islam Kota Metro tetap terbuka dan tidak terhambat.

“Jangan menunggu sampai ada pasien yang terlambat mendapatkan pertolongan akibat akses jalan terhambat. Jangan menunggu masyarakat semakin resah baru kemudian bertindak. Persoalan ini sudah menyangkut keselamatan, ketertiban, dan kepentingan publik. Kami meminta Polres Metro dan Polda Lampung segera mengambil tindakan nyata, bukan sekadar memberikan imbauan,” pungkasnya.

Ia berharap desakan tersebut menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait. Menurutnya, keberhasilan aparat dalam menjalankan tugas tidak cukup diukur dari kehadiran di lapangan, tetapi juga dari keberanian menegakkan aturan, mengungkap dugaan pelanggaran, serta memastikan masyarakat mendapatkan haknya atas jalan yang aman, lancar, dan pelayanan publik yang tidak terhambat.

Bagi Rozi, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai antrean BBM, aktivitas kendaraan berat, maupun dugaan praktik penyalahgunaan distribusi minyak justru mengalahkan hak masyarakat untuk melintas dengan aman, memperoleh pelayanan kesehatan, dan menikmati distribusi energi yang tepat sasaran.(Red)

Related posts

DPRD Metro Desak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tunda PPDB SMA dan SMK Tahun 2021

admin

APM Perjuangkan Hak Petani Dampak Banjir di Kota Metro, Sampai ke Komisi Informasi Provinsi Lampung

admin

Terkesan Tak Terawat dan Kumuh SMPN 1 Gulip Tanggamus

admin