PANARAGAN (MonitorEkspres.com) – Pengelolaan dana Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMTi) di Tiyuh Gunung Sari, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulangbawang Barat, Lampung, kini menjadi sorotan. Dana BUMti yang disebut mencapai Rp160 juta diduga menyisakan persoalan terkait transparansi, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan.
Dugaan tersebut mencuat setelah , awak media menelusuri keberadaan BUMTi tersebut. Dan memunculkan sejumlah pertanyaan publik mengenai peruntukan dana, realisasi usaha, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.
Program BUMTi sejatinya dirancang untuk memperkuat perekonomian Tiyuh, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila pengelolaan dana diduga tidak transparan, tujuan pemberdayaan ekonomi desa tersebut patut menjadi perhatian serius.
Pada Rabu (21/11/2026), sekitar pukul 15.00 WIB, awak media mendatangi Ketua BUMTi Kapri untuk meminta keterangan mengenai dugaan persoalan pengelolaan dana BUMTi.
Menurut Keterangan Ketua BUMTi
yang bertugas sebagai Ketua BUMTi memberikan keterangan mengenai riwayat pengelolaan BUMTi tersebut.
Menurutnya, pada masa Kepala Tiyuh ini dia menjabat sebagai ketua baru dalam dua tahun ini, dan BUMTi ditiyuh ini ada dua, yang pertama Ketahanan pangan dan Kebun Sawit.
Keterangan ini menjadi salah satu petunjuk awal untuk menelusuri penggunaan dana. Namun, jenis usaha yang dijalankan, jumlah pencairan setiap tahap, pihak pengelola, serta kondisi aset dan hasil usaha masih perlu dipastikan melalui dokumen pertanggungjawaban.
Apabila dana tersebut benar telah dicairkan sebagai modal usaha, pengelolaannya semestinya dapat ditelusuri melalui catatan transaksi, laporan keuangan, dan bukti realisasi kegiatan usaha.
Ketua BUMTi Mengaku bahwa untuk ketahanan pangan itu untuk pemeliharaan kambing, namun saat di tanya masalah kambing apakah masih ada, keterangan bahwa kambing tersebut sudah dijual dan dananya ada pada bendahara BUMTi.
Terkait pencairan dana Ia mengaku mengetahui adanya pencairan dana sebesar 96 juta, dan diketahui bahwa dana untuk BUMTi adalah sebesar 160 juta.
“dana BUMTicair, tapi tidak tahu jumlahnya berapa, saya ingat pencairan dua kali,” elaknya pada saat awak media menanyakan bahwa jumlah dan BUMTi adalah 160 juta.
Pernyataan tersebut memunculkan dugaan adanya persoalan dalam keterbukaan informasi dan pengawasan pengelolaan BUMTi. Meski demikian, pengakuan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Perlu pemeriksaan lebih lanjut terhadap laporan pengelola, dokumen rapat, dan catatan pengawasan BPD.
Publik kini menunggu penjelasan yang lebih rinci mengenai bagaimana dana BUMTi dikelola, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan tujuan pembentukan badan usaha tersebut.
Seorang warga Tiyuh Gunung Sari yang meminta namanya tidak dipublikasikan turut menyampaikan harapannya agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti.
“Untuk sementara, kasih peringatan saja dan dana harus dikembalikan, serta dilaporkan ke Inspektorat. Kalau dana dikembalikan, tidak usah sampai ke jalur hukum,” ujarnya.
Awak Media mencoba menemui Bendahara Eli dan yang mengelola kebun sawit Wario, namun dari hasil keterangan sangat berbeda dari yang di sampaikan Ketua BUMTi, terkait hasil dari kebun sawit ternya Wario bahwa baru tahun ini mengelolanya dan setiap panen dilaporkan ke Ketua BUMTi.
dari keterangan Eli bahwa semua laporan hasil dari ternak Kambing ada sama Carik.
Belum juga usai masalah BUMTi diperoleh keterangan dari masyarakat bahwa Oknum Kepala Tiyuh berinisial SHR disinyalir menjual Tanah Kas Tiyuh (TKT).
Bukti Surat yang ada bahwa benar oknum Kepalo Tiyuh mengetahui dan menandatangani surat jual beli.
Awak Media mencoba menemui Kepalo Tiyuh tersebut namun tidak ada ditempat, sampai berita ini diturunkan Kepalo Tiyuh dan Carik belum dapat dihubungi.
Editor : Sayuti
