JAKARTA//Monitor ekspres.com – Dinamika politik nasional kembali menyita perhatian publik menyusul polemik dokumen pendidikan pejabat negara, dan bergulirnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI. Di tengah perdebatan mengenai ijazah mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, muncul pertanyaan serius mengenai transparansi proses verifikasi persyaratan pencalonan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Persoalan tersebut mendapat sorotan Agung Sulistio, Pimpinan Redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia (KabarSBI.com), Ketua Umum Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT), sekaligus Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), Kamis (12/11/2026).
Agung menilai polemik dokumen pendidikan pejabat negara harus disikapi secara objektif dan ditempatkan dalam kerangka hukum. Menurutnya, publik berhak mengetahui bagaimana proses pemeriksaan administrasi pencalonan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab melakukan verifikasi, serta apa dasar penetapan bahwa seluruh persyaratan telah memenuhi ketentuan. Keterbukaan tersebut penting agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu tidak terus dibayangi pertanyaan yang belum memperoleh penjelasan memadai.
“Jangan hanya mempertanyakan dokumen seseorang, tetapi periksa juga bagaimana mekanisme verifikasi yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu. Siapa yang memeriksa, bagaimana prosedurnya, dan apa dasar hukumnya? KPU harus mampu memberikan penjelasan secara transparan. Demokrasi tidak boleh dibangun di atas pertanyaan yang dibiarkan tanpa jawaban,” tegas Agung.
Perhatian terhadap polemik tersebut semakin meningkat setelah muncul informasi mengenai 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi yang menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden. Agenda tersebut dijadwalkan dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 November 2026. Meski demikian, Agung mengingatkan bahwa usulan HMP merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang masih harus melalui tahapan sesuai peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan keputusan akhir pemakzulan. Setiap proses politik harus tetap mengedepankan konstitusi, bukti, serta kepastian hukum.
Namun, di tengah ramainya perdebatan politik di gedung parlemen, Agung mengingatkan bahwa ada persoalan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, yakni perjuangan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika elite politik disibukkan dengan polemik ijazah, jabatan, dan wacana pemakzulan, rakyat kecil justru harus memikirkan bagaimana memperoleh penghasilan, membeli beras, membayar kebutuhan rumah tangga, serta memastikan anak-anak mereka tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Menurutnya, kesenjangan perhatian antara agenda politik dan persoalan keseharian masyarakat tidak boleh dibiarkan semakin lebar.
“Para elite sibuk membicarakan persoalan kekuasaan, sementara rakyat kecil sibuk menghitung uang untuk membeli beras. Jangan sampai gedung parlemen dipenuhi perdebatan politik, tetapi jeritan masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup justru tidak terdengar. Rakyat tidak membutuhkan sekadar tontonan politik, mereka membutuhkan bukti bahwa negara hadir dalam kehidupan mereka,” ujarnya.
Agung menilai persoalan sulitnya memperoleh pekerjaan, ketidakpastian penghasilan, terbatasnya daya beli, serta meningkatnya beban kebutuhan rumah tangga harus menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR RI. Buruh harian, pekerja informal, pedagang kecil, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM membutuhkan kebijakan nyata yang mampu memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Keberhasilan penyelenggaraan negara, menurutnya, tidak cukup diukur dari banyaknya program dan pernyataan pejabat, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan lapangan pekerjaan, menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, melindungi pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai Pimpinan Redaksi KabarSBI.com sekaligus Ketua Umum GMOCT, Agung menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi informasi, pendidikan, dan kontrol sosial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Media tidak boleh hanya terfokus pada konflik antarelite, tetapi juga harus memberikan ruang pemberitaan bagi persoalan buruh, pencari kerja, pedagang kecil, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi. Pers harus tetap independen, berimbang, mengedepankan verifikasi, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua II DPP LPK-RI, Agung turut mendorong pemerintah memperkuat pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok, menjaga stabilitas harga, dan memastikan hak masyarakat sebagai konsumen terlindungi. Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan penting bagi perlindungan hak masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa yang aman, layak, serta sesuai ketentuan. Menurutnya, perlindungan konsumen tidak boleh berhenti pada aturan tertulis, tetapi harus diwujudkan melalui pengawasan dan tindakan nyata.
Agung juga meminta DPR RI dan pemerintah agar tidak kehilangan orientasi terhadap mandat rakyat. Hak konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan dan menjalankan mekanisme politik harus dihormati, tetapi agenda kesejahteraan masyarakat tidak boleh tersisihkan. Persoalan hukum harus diselesaikan melalui jalur hukum, setiap dugaan pelanggaran harus diuji berdasarkan bukti, sedangkan persoalan ekonomi harus dijawab melalui kebijakan yang terukur dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Jangan hanya lantang ketika membicarakan jabatan, tetapi diam ketika rakyat mengeluhkan mahalnya kebutuhan pokok, sulitnya pekerjaan, dan beratnya biaya hidup. Wakil rakyat harus hadir bukan hanya di ruang sidang, tetapi juga melalui perjuangan nyata untuk masyarakat,” tandasnya.
“ELIT BOLEH BERDEBAT, HUKUM WAJIB DITEGAKKAN, DEMOKRASI HARUS DIJAGA, TETAPI RAKYAT JANGAN DILUPAKAN!” tegas Agung Sulistio. Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah dan kekuasaan mengandung tanggung jawab besar kepada masyarakat. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan pejabat yang piawai berdebat mengenai persoalan politik, tetapi juga pemimpin dan lembaga negara yang mampu menghadirkan solusi nyata. Sebab, bagi rakyat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan keluarga, ukuran keberhasilan negara bukanlah seberapa ramai polemik kekuasaan diperdebatkan, melainkan seberapa besar kehadiran negara dalam memastikan masyarakat memperoleh pekerjaan, mampu membeli beras, memenuhi kebutuhan hidup, dan mendapatkan kehidupan yang layak.(Red)
