TANGGAMUS//Monitor ekspres.com – Kebijakan PJ Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan potong Tukin pegawai demi penyegaran keuangan daerah , Ketua Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN RI) PRO JAMIN , DPK Tanggamus , angkat bicara, jangan hanya Tukin pegawai yang di potong anggaran tak wajar pun harus di pertanyakan .
Menurut Helmi ,”defisitnya suatu daerah itu pasti ada sebab nya bisa jadi penyebab nya itu di sebabkan oleh pemerintah itu sendiri, terlalu menghambur – hambur kan angggaran yang tak sesuai ke peruntukan nya, kalau PJ hanya berani mengambil sikap dengan memotong Tukin pegawai itu nama nya tak seimbang, kurang adil juga , jangan pula pegawai kecil yang jadi korban, dan patut diduga defisit di sebabkan oleh para mapia anggaran,”jelasnya.
” Kerena bukan tempatnya pegawai kecil menjadi pemain anggaran, melainkan oknum oknum yang memiliki jabatan pengelola anggaran itu lah yang menjadi tempatnya dan tak menutup kemungkinan anggaran media yang mencapai ratusan juta rupiah itu bisa jadi salah satu penyebab , terjadi nya defisit dan juga bisa jadi termasuk Dewan,”ungkap Helmi, pada Minggu (21/4/2024).
Masih kata Helmi,” permasalahan Kasda kosong itu bukan cerita baru bahasa itu sudah setahun yang lalu , Dewi Handajani masih menjabat Bupati Tanggamus itu sudah di gembar gemborkan kalau bahasa Kasda kosong bahkan memang telah menjadi buah bibir, tapi kenapa selama ini semua diam baik eksekutif Legislatif,seperti harmonis aja tu namun setelah pergantian kepemimpinan dan masuk di arena pilkada dan PJ Bupati ambil sikap dengan memotong Tukin pegawai kok semua bersuara , kalau ini warisan .
” Mumpung sekarang semua bersuara dan mendukung langkah PJ Bupati dengan cara memotong Tukin pegawai,” artinya dapat di simpulkan keuangan Kabupaten Tanggamus masuk dalam zona bahaya , tapi sayang langkah PJ sudah bagus akan tetapi lebih bagus lagi kalau jangan hanya Tukin, yang di potong budget media yang mencapai ratusan juta rupiah itu juga harus di persoalkan bila perlu APH turun tangan,” tegas Helmi.
Pada intinya Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN RI) PRO JAMIN DPK Tanggamus , sangat mendukung jika PJ Bupati Mulyadi Irsan serius mau berbenah atau bersih bersih di Kabupaten yang berjulukan Bumi Begawi Jejama , tapi kembali lagi jangan hanya Tukin dong, anggaran yang hanya menguntungkan kelompok atau golongan itu wajib juga untuk di persoalkan,’ujarnya.
” Gak baik juga kalau defisit lalu menyebut warisan pemerintah sebelumnya dan gak mungkin juga defisit itu datangan secara tiba tiba semua itu terjadi pasti ada sebab nya , kalau pun penyebab nya ada di pemerintahan sebelum nya dan terjadi gaduh di jaman PJ , lalu selama ini dewan ngapain aja , cuma nonton atau ikut jadi pemain??
” Yang pasti ini hanya saran kami dari Lembaga LPAKN RI PRO JAMIN DPK Tanggamus , kalau memang mau berbenah di Kabupaten Tanggamus, berbenah lah secara menyeluruh, jangan alasan defisit lalu Tukin ASN yang di jadikan tumbal,” pungkasnya. (Tim)
